REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan calon Kapolri Komjen Bambang Gunawan sebagai tersangka mendapat apresiasi. Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), Saiful Haq, menilai KPK telah bertindak berani dan cepat menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
Menurut dia, tak bisa dibayangkan kalau lembaga penegakan hukum dipimpin orang bermasalah. "Sebagai warga negara biasa, saya kagum kepada KPK. Mereka telah membuktikan integritas yang tinggi dalam menjegal orang-orang yang tidak bersih untuk menjabat posisi publik," ungkap Saiful Haq, Selasa (13/1).
Saiful mengungkapkan, berdasarkan hasil riset Intrans tahun 2014 Budi Gunawan tidak memenuhi kriteria Kapolri. ''Hal terkait besarnya tanggung jawab Kapolri menyokong Nawacita Pemerintahan Jokowi," ujar Saiful.
Menurut Saiful, reaksi keras publik menanggapi pencalonan Kepala Lemdikpol tersebut sebagai calon tunggal Kapolri sangat wajar. Apalagi, kata dia, penetapan calon tunggal Kapolri itu tak melibatkan KPK dan PPATK. Ia menilai, hal itu semakin menambah aroma bahwa tekanan Megawati Soekarnoputri terhadap Jokowi sangat kuat.
"Sutarman sudah cukup baik mengawal kepolisian dan bukan BG orang yang tepat melanjutkannya. Kini KPK sudah memberikan tanda bahaya. Jokowi harus memilih Kapolri yang benar-benarbersih, mengingat pewujudan Nawacita Jokowi membutuhkan sosok yang bersih dan pekerja keras," cetusnya.
Direktur Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq juga mengapresiasi langkah KPK. Menurutnya, penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, merupakan pesan kuat untuk para pejabat dan elit politik agar tidak sekali-kali bermain api dengan korupsi.
"Untuk kesekian kalinya KPK berhasil menjawab suara-suara publik agar institusi penting seperti Kepolisian tidak kecolongan. Saya pikir langkah KPK ini sudah dipertimbangkan dengan matang, demi pemberantasan korupsi kelas kakap dan kewibawaan institusi Polri sendiri," papar tokoh muda Muhammadiyah itu.
Fajar menegaskan, langkah KPK tersebut harus didukung Kepolisian. "Yang bikin adem, Mabes Polri sudah nyatakan sikap untuk hormati proses hukumnya. Ini contoh agar institusi hukum menghormati proses hukum," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika