REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia bersedia memberikan pinjaman sebesar 1,5 miliar dolar AS kepada Indonesia. Jumlah pinjaman ini naik tiga kali lipat dari tahun lalu yang sejumlah 550 miliar dolar AS.

Presiden ADB Takehiko Nakao mengaku menyambut antusias tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ADB siap memberikan pinjaman yang lebih banyak pada tahun ini.

"Tahun ini kira-kira 1,5 miliar dolar AS yang kami berikan. Kami sangat mendukung program-program pembangunan di Indonesia melalui pinjaman ini," kata Nakao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/1).

Sebenarnya, tambah Nakao, ADB ingin memberikan pinjaman dengan jumlah sama pada tahun lalu. Namun tidak bisa karena banyak agenda politik pada 2014 seperti pemilihan legislatif hingga presiden.

"Ada cukup banyak proyek yang tertunda tahun lalu. Semoga bisa diwujudkan tahun ini," dia menambahkan.

Dia menjelaskan, dana pinjaman 1,5 miliar dolar AS tersebut akan digunakan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur seperti kemaritiman, sanitasi, jalan, irigasi dan pembangkit listrik. Mengenai kemaritiman, Nakao menilai Indonesia perlu menggenjot pembangunan karena memiliki potensi luar biasa. Apalagi konektivitas kemaritiman menjadi salah satu kunci menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Bagi Nakao, sudah saatnya Indonesia mengejar pembangunan infrastruktur. Sebab, infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Para investor juga akan semakin melirik pasar Indonesia.

"Selama ini, infrastruktur menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia," ucap dia.

Sebagai salah satu negara pendiri ADB pada 1966, Indonesia telah menerima 29 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman negara maupun non-negara. Kemudian 445 dolar AS dalam bentuk bantuan teknis, 307 dolar AS dalam bentuk hibah. ADB fokus memberikan pinjaman untuk sekotr energi, transportasi, pengelolaan sumber daya pertanian dan pengairan, pendidikan, keuangan, serta layanan perkotaan lain.