REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai Komisi III DPR tidak kritis. Penilaian ini dia sampaikan setelah Komisi III menyetujui dan meloloskan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri baru.

Emrus mengaku memiliki dua sisi dari sikap yang dilakukan Komisi III DPR. Sisi pertama, DPR memang telah menilai keprofesionalisan BG yang menjadi dasar kelayakannya. Menurutnya, DPR menilai BG sudah dianggap layak karena sisi baik yang dia miliki.

"Seperti kejendralannya, tamatan terbaik dan kinerjanya yang sangat bagus dalam dunia kepolisian," ujar Emrus saat dihubungi Republika Online (ROL), Rabu (14/1). Sisi kedua, Emrus kembali menegaskan DPR tidak memiliki sikap yang kritis. Menurutnya, Komisi III dalam meloloskan BG tidak melihat dari segi kepatutannya.

Emrus menyatakan, dengan dijadikannya BG sebagai tersangka, seharusnya ini menjadi catatan khusus bagi anggota DPR. Secara Undang-undang, etika dan moral, BG tentu dinilai tidak patut untuk menjadi Kapolri baru.

"Ini patut dipertanyakan keputusan komisi III DPR ini," jelas Emrus.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan sembilan fraksi yang hadir dalam rapat pleno komisi secara aklamasi menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI.

"Setelah mendengar pandangan sembilan fraksi yang hadir, menyetujui surat dari Presiden Joko Widodo dengan musyawarah mufakat secara aklamasi," kata Aziz Syamsudin di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1).

Dia mengatakan kesepakatan sembilan fraksi itu mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman. Menurut dia, hasil pleno Komisi III DPR RI itu akan dibawa dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika