REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wali Kota Malang, Jawa Timur, berkukuh untuk mengoperasikan bus sekolah yang sempat tertunda karena adanya penolakan dari kalangan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah setempat.
"Paling tidak kita lakukan uji coba dulu selama satu bulan agar masyarakat, khususnya para sopir angkot dan Organda memiliki kajian terkait potensi selama bus sekolah itu dioperasikan," kata Wali Kota Malang, Moch Anton di Malang, Rabu (15/1).
Sebab, lanjutnya, alasan penolakan dan keberatan yang diajukan sopir angkot dianggap masih belum berdasar, terutama yang berkaitan dengan kerugian. Sebenarnya program bus sekolah ini sudah ditunggu oleh masyarakat, terutama wali murid dan pihak sekolah.
Ia mengaku memahami ada sekitar 6 ribu keluarga sopir angkot yang resah, namun di Kota Malang ada ratusan ribu warga yang ingin mendapatkan fasilitas bus sekolah.
Menyinggung belum adanya kata sepakat antara Pemkot Malang dengan kalangan sopir angkot, Anton mengaku sudah meminta bantuan forum pimpinan daerah (Forpimda) agar pelaksanaan dan pengoperasian bus sekolah tidak ada hambatan dan gangguan.
"Saya tegaskan sekali lagi tidak ada sangkut paut antara bus sekolah dengan angkot dan rencana ini sudah didukung oleh Forpimda," tegasnya.
Dan, katanya, bersamaan dengan pengoperasian bus sekolah nanti, pihaknya juga bakal mengeluarkan peraturan larangan siswa tanpa SIM membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Peraturan ini, adalah solusi dari Pemkot Malang agar angkot tetap bisa mengambil penumpang dari kalangan pelajar.
Bus sekolah Kota Malang diluncurkan pada 29 Desember 2014 dan rencananya mulai dioperasikan pada 5 Januari 2015, namun dibatalkan karena ada penolakan dari kalangan sopir angkot. Bahkan penundaan yang sedianya dioperasikan pada pekan ini juga batal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika