REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR mengusulkan penundaan pengambilan keputusan soal pencalonan Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan menjadi Kepala Polri dalam rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan partainya mendukung penuh pencalonan Budi Gunawan menjadi Kepala Polri tapi mengusulkan penundaan sementara pengambilan keputusan soal pencalonan Budi Gunawan menjadi Kepala Polri.

"F-PD tetap minta penundaan dengan beberapa alasan," kata Benny.

Benny mengatakan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kepala Polri akan mencoreng sejarah republik karena akan menjadi kali pertama bagi Presiden mengangkat seorang tersangka menjadi pemimpin Polri.

Kalau Budi Gunawan memimpin Polri, ia melanjutkan, maka statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi akan membuat dia tidak mendapat kepercayaan rakyat.

Selain itu, menurut dia, jika DPR atau Presiden mengabaikan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka rakyat akan menilai DPR dan Presiden tidak mendukung pemberantasan korupsi.

"Yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan korupsi seperti yang disangkakan KPK," kata Benny serta menambahkan Kepala Polri saat ini masih bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi selesai.

Usul penundaan juga disampaikan oleh Fraksi PAN, yang mengusulkan pimpinan dewan berkonsultasi dengan Presiden untuk melihat pandangan presiden sebelum membuat keputusan soal calon Kepala Polri.

"Fraksi PAN sarankan dilakukan rapat konsultasi dengan Presiden sebelum mengambil keputusan," kata Juru Bicara Fraksi PAN, Alimin Abdullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika