REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rapat Paripurna DPR RI menyepakati menempuh jalur lobi sebelum mengambil keputusan terkait calon Kepala Kepolisian RI yang telah diajukan Presiden Joko Widodo.

"Mengingat pentingnya keputusan yang kita ambil, posisi strategis, kami usulkan di meja pimpinan agar kita ada ruang untuk lobi," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (15/11).

Dia mengatakan lobi itu dilakukan selama 10-15 menit untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi menyatukan pendapatnya.

Menurut dia, tanpa mengurangi rasa hormat, apa yang diputuskan Komisi III merupakan bagian tidak terpisahkan sehingga semua yang menjadi catatan akan diserahkan pada kelembagaan."Ada beberapa pandangan yang menginspirasi kita, apa pun diserahkan pada kelembagaan," ujarnya.

Dalam Rapat Paripurna itu seluruh fraksi menyatakan setuju Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan Jenderal Pol Sutarman. Namun Fraksi Demokrat dan F-PAN memberikan catatan kritis atas keputusan tersebut.

Anggota F-Demokrat Benny K Harman menilai apabila DPR RI tetap menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, akan mencoreng sejarah Indonesia. Hal itu menurut dia karena baru pertama kali presiden mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka.

"Apabila Budi Gunawan dipaksakan sebagai Kapolri, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat," katanya.

Anggota F-PAN Alimin Abdullah mengatakan fraksinya tetap menghormati hak prerogatif presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Namun dengan status tersangka, PAN menurut dia mengusulkan agar pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika