REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu ragu melanjutkan program beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, raskin tidak hanya untuk membantu warga miskin, tapi juga menjaga stabilitas harga besar.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan melanjutkan program raskin. Namun pemerintah tetap akan melakukan evaluasi. Jika dalam tiga bulan terjadi banyak permasalahan, pemerintah bakal mengganti subsidi pangan ke dalam bentuk e-money.

Khudori mengatakan ada dua tujuan saat awal diadakannya program raskin. Pertama untuk memastikan warga yang daya belinya rendah, memiliki akses memadai terhadap pangan. "Ini penting agar kebutuhan pangan mereka tidak terbebani,"  kata Khudori kepada Republika, Kamis (15/1).

Yang kedua, raskin dalam perkembangannya menjadi salah satu instrumen menjaga stabilitas harga beras. Sebab, semenjak tidak ada lagi konsep harga dasar dan diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP), nyaris tidak ada instrumen stabilisasi baik gabah dan beras.

"Nah, kalau tidak ada raskin tidak ada lagi instrumen stabilisasi yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melindungi konsumen dan produsen," ujarnya.  

Dia menjelaskan raskin menjadi instrumen stabilisasi karena pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap hasil panen raya petani dalam jumlah yang ditetapkan dalam pagu APBN. Dengan begitu, harga beras atau gabah tidak anjlok terlalu jauh di bawah HPP. Sedangkan pada saat paceklik, harga beras tidak terlalu tinggi karena tetap ada pasokan ke masyarakat melalui program raskin.

Khudori sangat menentang rencana pemerintah mengganti subsidi pangan dalam bentuk uang. Menurut dia, kebijakan ini sangat keliru. Sebab, masyarakat yang mendapatkan uang tersebut bisa saja menyalahgunakannya.

"Bisa saja uang itu nanti malah dibelikan pulsa dan rokok. Apakah pemerintah bisa menjamin uang itu juga akan dibelikan untuk kebutuhan pangan," dia menuturkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika