REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai masih bersikap setengah hati dalam usaha menciptakan kedaulatan pangan. Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, mengatakan indikasi sikap setengah hati pemerintahan Jokowi kepada penciptaan kedaulatan pangan itu tercermin dari alokasi anggaran yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

''Dalam RPJMN 2015-2019 memang terlihat peningkatan anggaran. Tetapi secara garis besar, hanya terbatas pada peningkatan produktivitas semata. Ini tidak sejalan dengan Kedaulatan Pangan, yang intinya memanusiakan para produsen pangan Indonesia,'' kata Tejo dalam keterangan tertulisnya yang diterima ROL di Jakarta, Jumat (16/1).

Tejo mengatakan terdapat beberapa strategi yang justru memperlihatkan pengulangan kesalahan dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu lagi, kata dia, rezim pemerintahan sekarang ini terlihat kembali meminggirkan produsen pangan berskala kecil.  

“Memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk memenuhi hak atas pangan di tengah situasi yang serba krisis saat kita kehilangan 500 ribu petani, 110 ribu hektar lahan, impor pangan meroket, sementara  jumlah penduduk terus per tahun,'' kata Tejo kembali.

Tejo mengingatkan sesungguhnya negara mempunyai peran penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah, kata dia, memiliki otoritas serta kapasitas untuk mengonsolidasi sumberdaya ekonomi dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan. 

''Selain itu negara juga wajib untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, terutama para produsen skala kecilnya  dan  konsumen,'' ujar alumnus UGM ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika