REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyesalkan sikap DPRD DKI Jakarta yang tidak terbuka terkait usulan aggaran sebesar Rp 8,8 triliun yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. ‎Sayangnya, sampai saat ini, DPRD tidak mau mengakui jika telah mengusulkan anggaran siluman itu.

‎"Ini mau muncul lagi 8,8 triliun, tapi dia gak mau ngaku, saya perintahkan kalau tidak mau ngaku gak boleh diisi tidak boleh diganti," katanya setelah menjadi pembicara dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Ahad (18/1).

Seharusnya, pada Jumat (16/1) RAPBD DKI Tahun Anggaran 2015 sudah disahkan, karena Pemerintah Provinsi sudah selesai menyusunnya. Tetapi, kata Ahok sapaan akrab Basuki, pihak DPRD mengirim surat untuk menyetujui beberapa kegiatan dengan total sebesar Rp 8,8 triliun.

"Tiba-tiba ada surat tahu dari mana, saya yakin dari DPRD, tapi dia (DPRD) tidak mengakui, kirim surat kepada kami, ini titipan dari DPRD harus diisi oleh Bappeda," ujarnya.

Ahok menyatakan, surat perintah pengisian itu tidak bisa begitu saja diisi oleh Bappeda. Pasalnya, Bappeda sudah menggunakan sistem e-bugeting yang mengetahui setiap mata anggaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa.

‎"‎Tapi DPRD tidak mau ngaku, tidak mau ngaku akibatnya apa? DPRD batalin paripurna pengesahan RAPBD 2015," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika