REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengaku tak meminta para anggota parlemennya untuk melawan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Senin (19/1). Prayuth menolak tuduhan bahwa ia memerintahkan National Legislative Assembly (NLA) untuk memberi suara melawan Yingluck.
Tuduhan dilayangkan pendukung Yingluck dan mantan anggota kabinetnya. Mereka mengatakan Prayuth ingin mengakhiri pengaruh keluarga Shinawatra, termasuk kakak Yingluck yang merupakan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
''Saya tidak pernah mengeluarkan sinyal apa pun. Tidak pernah ada perintah,'' kata Prayuth pada reporter di Bangkok. NLA didominasi oleh militer. Sebanyak 220 anggotanya dipilih oleh junta National Council for Peace and Order.
Sebanyak 100 orang diantara mereka adalah mantan atau masih menjabat posisi militer. Jika sekitar 35 persen memberi suara melawan Yingluck dalam pembacaan tuduhannya, maka mereka akan menyingkirkan wanita tersebut dari kancah politik Thailand.
Pembacaan tuduhan telah dimulai sejak 9 Januari, berfokus pada peran Yingluck dalam skema subsidi beras. NLA akan melakukan pemungutan suara pada 23 Januari untuk menentukan apakah Yingluck bersalah atau tidak.
Jika ia terbukti lalai, ia akan dilarang berpolitik selama lima tahun. Empat anggota senior kabinet Yingluck membelanya dalam media sosial terkait tuduhan kelalaian menangani skema subsidi beras.
Yingluck dinilai gagal membatasi kerugian akibat skema tersebut dan gagal mengurangi korupsi yang berkaitan dengannya. Skema subsidi ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani miskin yang mendukungnya 2011 lalu.
Yingluck mengirim menterinya untuk berbicara pada NLA namun ditolak. Sehingga para menteri itu mengunggah video pernyataan melalui YouTube untuk menjawab pertanyaan NLA pada Jumat.
Mereka bersikeras bahwa skema subsidi sangat baik untuk petani dan perekonomian negara. Mantan wakil perdana menteri dan menteri perdagangan, Niwatthamrong Boonsongphaisan mengatakan bahwa skema tersebut mendukung ekonomi para petani beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika