REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya dan perjuangan Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) untuk menyadarkan PSSI sebagai badan publik dan wajib membuka transparansi keuangan kepada masyarakat, masih terus berlanjut.
Pascaputusan Komisi Informasi Pusat (KIP), 8 Desember 2014 yang memutuskan bahwa PSSI sebagai badan publik, nyatanya sengketa belum selesai. PSSI mengajukan nota keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PN merespons, sengketa kedua belah pihak kembali dibuka.
"Sepekan lalu kami sudah menerima jawaban dari PN Jakarta Pusat. Kami (FDSI) diminta untuk memberi jawaban terhadap gugatan PSSI atas putusan KIP tersebut," kata ketua FDSI, Helmi Atmaja saat dihubungi, Selasa (20/1). Semata-mata untuk mencari kebenaran, FDSI berharap doa dan dukungan masyarakat pencinta sepak bola tanah air.
Atas respons PN tersebut, FDSI meyakini ini merupakan persoalan serius terhadap penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSSI telah menunjukkan resistensi yang besar. Pengelolaan dana yang tertutup tanpa bisa diakses masyarakat, merupakan cerminan dari rezim yang anti kontrol.
FDSI pun berharap, PN dapat bersikap bijak melihat keinginan masyarakat terhadap pengelolaan sepak bola yang transparan, bersih, dan ideal.
"Kami harus melanjutkan perjuangan ini, semoga doa masyarakat Indonesia selalu menyertai," katanya menambahkan.
Dalam waktu dekat jawaban FDSI segera ditunggu. Namun belum sampai di situ, FDSI lebih dulu menggalang dana untuk persiapan timnya kembali berpeluh di meja sidang. Dana Rp 30 juta ditaksir menjadi keperluan FDSI menjalani sidang di PN Jakarta Pusat.
Dana yang dibutuhkan, termasuk menyewa pengacara dan segala bentuk biaya administrasi pengadilan. Sejauh ini kebutuhan anggaran terbantu dengan cara menjual kaos dan souvenir kepada para suporter dengan cara online.
Ikuti Whatsapp Channel Republika