REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Korupsi, Bonyamin Saiman menyampaikan, modus penitipan dana siluman DPRD ada dua macam, yaitu titipan murni dan titipan paksa. Kedua modus itu merupakan hasil kerja sama antara oknum anggota legislatif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kalau titipan murni memang sebelumnya sudah ada kongkalingkong antara oknum DPRD dan SKPD," kata Bonyamin pada Republika, Selasa (20/1).

Karena itu, Bonyamin meminta Gubernur tidak boleh hanya menyalahkan DPRD. Ia juga harus bertanggungjawab karena bawahannya bekerja di bawah pimpinan dia.

Bonyamin menjelaskan, biasanya oknum DPRD dan SKPD telah menyepakati sebuah proyek dalam satu program. Sebagai misal, proyek pembangunan jembatan. Biaya pembangunan sebenarnya adalah Rp 20 miliar. Namun SKPD menggelembungkan anggarannya menjadi Rp 25 milyar. Kemudian angka tersebut disahkan oleh DPRD dalam RAPBD.