REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas dan cepat. Ini dilakukan agar konflik Polri-KPK tidak makin luas dan tajam.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menyatakan, saat ini dukungan terhadap Komjen BG untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri. Menurutnya, kini para penyidik Polri di KPK disebut-sebut siap angkat kaki dari lembaga itu.

Penyebabnya, mereka menilai Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto terlalu arogan dan sewenang wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri. Menurut IPW, KPK telah terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK.

“Bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pasca kasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi,” ungkap Neta melalui siaran pers, Kamis (22/1).

Neta menyataka, karena masala tersebut, para penyidik Polri di KPK mempertanyakan alasan Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Oleh sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga KPK.

Di sisi lain, kata Neta, anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Menurutnya, mereka mau hadir jika ada surat ijin dari atasan. Melihat situasi yang kian panas ini, IPW berharap DPR turun tangan.

Neta meminta DPR agar mendesak Presiden untuk segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif. IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat. Neta juga berharap tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika