REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, disarankan agar tidak terprovokasi mengenai adanya isu penyingkiran “orang-orang SBY” yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Isu tersebut mencuat ke permukaan setelah Presiden Joko Widodo mencopot Komjen Pol Sutarman dari jabatan Kapolri.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, mengatakan, seharusnya SBY menyerahkan sepenuhnya roda pemerintahan kepada presiden saat ini. Masyarakat, termasuk SBY sendiri harus percaya pada sistem demokrasi.

“SBY sudah selesai, ya sudah,” kata Indria, kepada Republika, Kamis (22/1).

Reaksi yang ditunjukkan SBY dengan mengumpulkan mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Cikeas, menurutnya, hanya akan memperkeruh keadaan. Pasalnya, masyarakat akan memiliki pandangan negatif mengenai apa yang sedang terjadi di dalam pemerintahan saat ini.

Ia juga mengemukakan adanya kemungkinan sejumlah “orang SBY” merasa sakit hati dengan pemerintahan sekarang. Sehingga mereka melapor dan mengadukan hal-hal yang dapat menjadi celah perpecahan, kepada SBY.

“SBY tetap saja seharusnya tidak mudah percaya dengan hal-hal yang belum tentu terbukti,” jelasnya.

Indria sendiri tidak menyetujui adanya pihak-pihak yang seolah mengadu domba pemerintahan lama dan pemerintahan baru. Menurutnya, prasangka buruk mengenai adanya isu penyingkiran orang-orang SBY merupakan hal yang sangat tidak sehat bagi negara.

Ia menambahkan, langkah SBY memanggil sejumlah mantan menterinya besar kemungkinan berdampak pada pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, hal itu akan berlaku jika pemerintahan Jokowi mudah dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika