REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah internal partai golkar kini bergantung pada pengadilan. Hal ini disampaikan anggota komisi penyelamat partai golkar Agun Gunandjar usai Islah golkar Kamis (22/1).

Agun mengatakan hasil islah tidak menentukan siapa yang akan memimpin partai golkar kedepannya. Menurutnya Islah hanya membahas tentang struktural kepengurusan partai dan kriteria orang yang akan duduk di struktural tersebut. Sedangkan kepemimpinan di partai masih menunggu putusan pengadilan. Yang jelas tujuan islah adalah memenangkan partai golkar pada tahun 2019.

Agun mengatakan yang akan menduduki kursi di struktur partai golkar harus sesuai dengan kriteria yang diputuskan bersama. Tidak mungkin orang baru di partai golkar bisa langsung duduk di struktur baru. Paling tidak mereka harus aktif dalam DPP selama satu dekade.

Agun juga menyebutkan nantinya partai golkar akan memiliki sekolah kader untuk regenerasi kader yang baik. Setiap kader golkar nantinya akan diperiksa. Kader yang tercela an tersangkut masalah hukum tentu tidak masuk dalam kriteria yang telah disepakati.

Sehingga partai tidak lagi diduduki oleh orang yang mempunyai uang. Selama ini yang terjadi, orang yang mempunyai uang melakukan survei. Mereka membayar lembaga survei dan orang yang di survei untuk berada di partai.

Agun melanjutkan  fraksi yang sudah terpilih akan dikaji kembali dan tiak langsung menjadi ketua. Misalnya mereka akan ditempatkan di departemen atau bagian lainnya. Namun, susunan lengkapnya akan diserahkan kepada pemenang di pengadilan. Tapi, tetap mengacu pada hasil islah yang disepakati sebelum pengadilan menetapkan pemenang.

Sehingga struktural golkar tidak hanya diisi orang menang semua dan yang kalah tersingkir. Sebab dalam posisi islah ada keseimbangan walaupun yang menyusun yang menang.

Agun mengusulkan dua kubu bersepakat menyelesaikan pertikaian pada tingkat pertama. Jadi tidak ada istilah kasasi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika