REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK--Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra menghadapi putusan hukuman, Jumat (23/1). Parlemen Thailand memberi sanksi pada PM terguling itu dengan melarangnya berpolitik selama lima tahun kedepan.
Hakim Agung mengatakan, Yingluck akan dihukum selama 10 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam skema subsidi beras.
Direktur umum dari Hakim Jenderal Departemen Investigasi, Surasak Threerattrakul mengatakan bahwa kasus ini siap dieksekusi. ''Hakim umum telah menemukan bukti penting dan testimoni melawan Yingluck,'' kata Surasak.
Hukuman-hukuman ini adalah edisi terbaru sejak 10 tahun gejolak politik Thailand. Yingluck dan kakaknya Thaksin, yang juga mantan PM itu bersama para pendukungnya melawan para loyalis militer.
Hasilnya, National Legislative Assembly (NLA) menetapkan ia bersalah dan telah gagal menangangi skema subsidi beras. NLA melarang Yingluck berpolitik selama lima tahun. Sementara Yingluck tidak hadir di NLA saat pemungutan suara.
Pemerintah PM Prayuth mendesak pendukung Yingluck untuk tetap di Bangkok pada minggu ini agar tidak menimbulkan kekacauan. Meski demikian, pihak berwenang bersiap jika ada protes publik.
Perkumpulan politik pun dilarang di bawah hukum. Dalam siaran radio, Ketua Jenderal Militer Udomdej Sitabutr menyerukan agar masyarakat menghormati keputusan NLA.
Hal itu ditetapkan pemerintah Prayuth sejak militer menggulingkan Yingluck dalam kudeta usai protes besar-besaran. Thaksin juga turun melalui kudeta tahun 2006. Ia melarikan diri ke luar negeri pada 2008 untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi.
Sejak saat itu ia hidup di luar negeri meski masih memiliki pengaruh kuat dalam politik Thailand. Sementara Yingluck telah dilarang bepergian ke luar negeri oleh junta militer sejak tahun lalu.
Pendukung Yingluck melihat langkah oposisi melawan Yingluck sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh partai politiknya secara penuh. Pada Kamis, Yingluck bersikeras bahwa skema beras dilakukan untuk kepentingan bersama.
''Mereka mempermasalahkan saya sendirian, ini menunjukan adanya agenda tersembunyi dan ini agenda politik,'' kata dia dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika