REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas untuk menuntaskan persoalan yang terjadi antara lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kondisi yang dinilainya sudah memasuki tahap darurat ini, Jokowi diminta menggunakan diskresi presiden seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Ini tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar. Yang bisa mengubah dengan tendangan yang dahsyat itu ya Pak Jokowi. Pada hari ini istilahnya, Pak Jokowi harus kembali menjadi Jokowi banget," kata Ganjar di kantor Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta, Ahad (25/1).

Menurut Ganjar, KPK harus seger diselamatkan. Demikian juga Kepolisian RI. Hanya Jokowi yang dinilai bisa melalukannya. "Jangan sampai ada problem individu mengangkangi institusi. Maka inilah saatnya presiden bertindak," ungkapnya.

Memang, lanjut Ganjar, ada resiko dari setiap langkah yang diambil. Khususnya ketika langkah itu diambil seorang presiden. Namun menurutnya, Jokowi memiliki beberapa alternatif yang harus segera digunakan secepat mungkin.

"Kondisi KPK, kondisi penegakan hukum hari ini dalam keadaan darurat. Maka perppu sudah boleh dikeluarkan untuk menanggulanginya," kata Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika