REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdjiatno didesak meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "rakyat tidak jelas".
"Kami Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku) dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) menuntut beliau untuk segera meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut pendukung KPK 'rakyat tidak jelas'," kata Ketua Umum Gemaku, Kristan melalui siaran pers di Jakarta, Ahad (25/1).
Ia mengatakan pernyataan Tedjo telah menyinggung dan menyakiti hati rakyat. Tedjo selaku menteri pembantu Presiden, dipandang tidak patut mengatakan hal tersebut.
"Presiden adalah mandataris rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membantu menjaga seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, maka logikanya menteri Tedjo juga pembantu rakyat yang digaji oleh rakyat dan bekerja dari dan untuk rakyat," jelasnya.
Sementara Ketua Umum PP Himmah, Aminullah Siagian menegaskan pihaknya sangat menyayangkan pernyataaan Menkopolhukam di tengah suhu politik seperti saat ini.
"Kesalahan seorang pemimpin seperti gerhana matahari, jika dia berbuat salah maka rakyat akan melihat dan mengetahuinya. Apabila ia segera introspeksi dan memperbaiki kesalahan, maka rakyat akan menghargainya," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdjiatno meminta komisioner KPK agar tidak melontarkan pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu atau menyulut emosi massa.
Dia mengatakan KPK dengan sendirinya akan didukung oleh konstitusi bukan dukungan rakyat yang tidak jelas. Pernyataan Tedjo itu menanggapi langkah komisioner KPK yang mengajak rakyat melindungi lembaga antirasuah itu dari segala bentuk upaya kriminalisasi.
Hingga berita ini disiarkan, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdjiatno belum dapat dikonfirmasi melalui pesan singkat yang ditujukan kepadanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika