REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie 'Ibas' Baskoro Yudhoyono mengatakan partainya terus mengikuti perkembangan situasi politik, terutama kemelut yang terjadi antara jajaran Polri dan KPK dengan segala dinamika dan implikasinya.
"Perkembangan situasi yang terjadi memang tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan, hukum khususnya pemberantasan korupsi," kata Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, di Jakarta, Senin (26/1).
Hal itu, menurut Ibas, karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatasnamakan institusi masing-masing. Dia mengatakan bahwa meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui bahwa ada ketegangan dan benturan antara Polri dan KPK.
"Ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga ditetapkannya komisioner KPK Bambang Widjojanto, sebagai tersangka oleh Polri," kata dia.
Dia menjelaskan situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya.
Sementara itu, menurut dia, Partai Demokrat menyimak bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh-sungguh menyelesaikan masalah yang ada.
"Partai Demokrat mengimbau dan mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya," katanya.
Menurut dia hal itu agar tidak mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik yang amat penting kita jaga dan tegakkan. Selain itu, ujar Ibas, dalam keadaan seperti ini, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika