REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menghadapi puncak musim hujan Pemerintah Kota Bekasi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 900 juta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang baru saja dibentuk. Anggaran tersebut untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi selama tahun 2015.

Kepala BPBD Herry Ismiradi mengatakan, dana tersebut berasal dari APBD Kota Bekasi dan akan digunakan untuk penanggulangan bencana selama satu tahun. Kini pihaknya sedang melakukan pemantauan selama musim penghujan ini. Herry mengaku, BPBD yang baru dibentuk pada Juni 2014 dan baru isi jabatannya pada 9 Januari 2015 telah membentuk tiga seksi.

Herry menjelaskan seksi kesiap siagaan dan pencegahan paling penting karena bertugas sebelum bencana terjadi. Mereka melakukan pemantauan ketinggian air, kondisi tanggul dan saluran utama air. Jika ada tanggul yang perlu dipertebal atau ditinggikan, maka BPBD akan berkordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Tata Kelola Air. Jika ada saluran mampet oleh sampah, maka akan berkordinasi dengan Dinas Kebersihan.

"Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD, tapi harus bekerjasama dengan dinas teknis lainnya," kata Herry kepada Republika, Rabu (28/1)

Berikutnya adalah seksi kedaruratan dan logistik. Seksi ini bekerja saat bencana telah terjadi. Mereka melakukan evakuasi, membuat dapur umur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, seksi rehabilitasi dan konstruksi. Mereka bekerja setelah bencana terjadi.

Herry mengatakan ada tiga titik rawan banjir. Tapi keseluruhannya ada 49 titik yang harus dipantau. Ada sebanyak 120 relawan yang ada dibawah garis komando BPBD dan telah ditugaskan dimasing-masing titik rawan banjir. Meski menurut Herry 120 orang masih kurang karena berdasarkan tingkat kerawanan Kota Bekasi, idelanya memiliki 250 orang relawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika