REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin meminta Kejaksaan Agung agar pelaksanaan eksekusi terpidana mati tidak diekspos dan diliput secara berlebihan oleh media massa.

"Kami meminta untuk pelaksanaan eksekusi mati tidak diliput dengan alasan menjaga etika, meskipun secara hukum tidak dilarang," kata Aziz di Komisi III DPR RI Jakarta, Rabu (28/1).

Dia menjelaskan etik itu untuk menjaga hubungan diplomasi dengan negara lain yang warganya menjadi terpidana eksekusi mati. Selain itu dia mengatakan eksekusi enam terpidana mati yang dilaksanakan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dia menjelaskan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan menolak permohonan grasi terhadap pelaku kejahatan genosida, korupsi, terorisme, dan narkoba. "Hal itu diungkapkan Jaksa Agung dalam RDP tadi, sehingga apabila dalam tahapan kasasi dan peninjauan kembali maka pelaksanaan eksekusi mati akan dilaksanakan," ujarnya.

Hal itu menurut dia sesuai komitmen pemerintah dalam menanda tangani kesepakatan keempat kejahatan tersebut sebagai lex specialia extraordinarycrime. Selain itu dia menjelaskan tahap kedua pelaksanaan eksekusi mati masih dirancang waktu dan tempatnya yang saat ini masih dirahasiakan.

Menurut dia salah satu tempat alternatif pelaksanaannya yaitu Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dia mengakui bahwa Nusakambangan masih digunakan sebagai tempat aktivitas sehari-hari masyarakat seperti kegiatan usaha.

"Komisi III DPR akan mengadakan rapat dengan Kemenkumham terkait hal itu karena dari dulu kami meminta agar Nusakambahgan harus steril dari penduduk dan kegiatan usaha," ujarnya. Dia mengatakan Komisi III akan meninjau tempat tersebut agar tidak ada kegiatan di tempat tersebut kecuali untuk kegiatan pembinaan Lapas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika