REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, penertiban terhadap kawasan-kawasan kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta dapat menekan tingkat kriminalitas.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus melakukan penertiban terhadap kawasan-kawasan kumuh itu untuk menekan tingkat kriminalitas yang masih seringkali terjadi di ibu kota.
"Dengan dibongkarnya kawasan-kawasan kumuh, kita berharap tindak kriminal semakin berkurang. Jadi, tidak ada lagi pelaku kriminal yang bersembunyi di tempat kumuh," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Selanjutnya, menurut dia, sebagai bentuk kompensasi atas penertiban tersebut, warga akan diberikan hunian yang lebih layak, yakni dipindahkan ke rumah susun (rusun). "Kalau sudah dipindahkan ke rumah susun, maka kita akan semakin mudah melakukan pengawasan. Kita lakukan pendataan, kemudian ibu-ibu dan anak-anak bisa kita libatkan dalam kegiatan sosial," ujar Basuki.
Selain penertiban kawasan kumuh, dia menuturkan, untuk menekan kriminalitas, Pemprov DKI juga akan melakukan pemasangan kamera pengawas atau Closed-Circuit Television (CCTV) tersebar di Jakarta.
"Sepanjang tahun ini, terdapat sekitar 2.500 CCTV yang mau kita pasang, sehingga kita bisa pantau terus keadaan di suatu wilayah. Kita bisa pastikan keamanannya," tutur Basuki.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan Pemprov DKI juga telah membuat komitmen dan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, sehingga diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan secara signifikan. "Yang pasti, kita sudah berkomitmen dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk terus memberantas kriminalitas di Jakarta," ungkap Basuki.