REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajukan anggaran untuk validasi warga miskin sebesar Rp 60 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2015.

Khofifah menegaskan anggaran ini diperlukan agar penerima program jaminan sosial tepat sasaran. Maklum, data penerima jaminan sosial saat ini masih menggunakan data 2011.

"Kami melihat bahwa butuh Rp 60 miliar untuk validasi," kata Khofifah dalam rapa kerja bersama Komisi VIII di Gedung DPR RI, Rabu (28/1).

Khofifah mengatakan usulan pengajuan anggaran validasi ini sebenarnya juga pernah diajukan oleh Menteri Sosial era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, DPR tidak menyetujuinya.

"Jadi, bagaimana pemerintah mau melakukan validasi data, kalau anggarannya saja tidak ada. Semoga bapak ibu Komisi VIII dapat menyetujui," cetus Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, dirinya pernah melakukan uji coba validasi tanpa menggunakan APBN. Pada pertengahan Desember 2014 sampai pekan pertama Januari 2015, Kemensos mencoba melakukan pencocokan data warga miskin dengan mengirimkan data tersebut kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Namun, ungkap dia, hanya ada 28 kab/kota yang berkenan melakukan pencocokan data dengan ikhlas tanpa APBN. "Jadi, memang validasi dengan sistem ikhlas-ikhlasan ini tidak mudah. Karena kami sudah mencoba dan tidak bisa tanpa APBN," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika