REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza mengatakan bahwa pihaknya mendorong Presiden Joko Widodo untuk menyetujui rekomendasi Tim Konsultatif Independen terkait usulan pembatalan pelantikan kapolri.
"Jokowi harus mengusulkan calon (kapolri) baru. Kuncinya keputusan dan ketegasan presiden. Ini ujian krusial untuk komitmennya saat kampanye yakni hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat," kata Fajar melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/1).
Menurut dia, rekomendasi ini merupakan ujian bagi Presiden untuk menentukan sikap. Ia menilai rekomendasi yang diberikan tim independen sudah memenuhi aspirasi masyarakat dan para pegiat antikorupsi yang mendesak pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Pihaknya pun mendorong Presiden Jokowi untuk berani "berseberangan" dengan elit partai pendukungnya.
"Ini kesempatan emas di 100 hari pemerintahan Jokowi untuk bersikap sebagai presiden rakyat meski harus berhadapan dengan kepentingan elit partai," kata dia.
Tetapi, bila rekomendasi tim hanya dianggap sebagai nasihat, menurut dia, maka hal itu akan membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu makin kehilangan kepercayaan publik.
"Akan sangat percuma jika pada akhirnya Jokowi mengabaikan rekomendasi tim meski itu hak prerogatif presiden," ujarnya.
Tim Konsultatif Independen pada Rabu, menyampaikan sejumlah masukan, diantaranya meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki kapolri yang definitif.
"Presiden seyogianya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum, siapa pun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya," kata Syafii Ma'arif mewakili Tim Konsultatif Independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika