REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana Kejaksaan Agung membuat Satuan Tugas Khusus (Satgasus) pemberantas korupsi mendapat dukungan dari DPR RI. Namun, DPR RI menegaskan agar Satgasus memilih kasus yang strategis.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan Satgasus bentukan Kejaksaan Agung nantinya harus bisa bekerja secara baik dan menggarap isu yang strategis. Strategis yang dimaksud adalah kasus korupsi yang langsung merugikan negara. Baik itu berpengaruh pada APBN maupun pada penerimaan pajak negara.

"Jangan ngerjain yang kasus kontroversial, kasus kontroversial itu malah sangat biasa antara kasus pidana dan perdatanya, misal kasus penyuapan," ujar Arsul saat dihubungi ROL, Rabu (28/1).

Arsul menilai Satgasus yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung mampu membantu kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi. Sebab, masih banyak kasus korupsi yang tidak tertangani oleh KPK. Arsul mencontohkan kasus korupsi dalam sektor kehutanan, sumber daya air, serta penggelapan pajak.

Nantinya, jika Satgasus Kejaksaan Agung bisa terbentuk, maka Komisi III mendesak semua elemen penegak hukum dalam pemberantasan korupsi bisa duduk bersama untuk membahas soal tupoksi dan pembagian cakupan kasus. Arsul menekankan agar para penegak hukum tidak tumpang tindih dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

Arsul mengatakan pembentukan Satgasus ini bukan dalam rangka melemparkan mosi tidak percaya kepada lembaga pemberantas korupsi lainnya. Langkah ini dibuat agar cita-cita menjadikan Indonesia bebas korupsi segera terwujud. Kejaksaan Agung sudah memulai bergerak dalam pembentukan Satgasus ini dengan mengadakan rapat dengan Komisi III DPR RI, pada Rabu (28/1) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika