REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akbar Tanjung diisukan mundur dari posisinya sebagai ketua dewan pertimbangan Partai Golkar hasil munas Bali. Mengenai kabar itu, Akbar memberikan konfirmasi kepada ROL. 

"Tidak ada saya bicara seperti itu. Bisa saja saya ditafsirkan saya punya pandangan beda dengan DPP. Itu yang timbul spekulasi (mundur-red)," katanya kepada ROL, Kamis (29/1).

Akbar mengakui adanya perbedaan pandangan antara ia dan mantan pengurus dewan pertimbangan kepengurusan sebelumnya dengan DPP saat ini. Perbedaan terkait solusi dari konflik internal yang dihadapi Golkar.

Akbar dan pengurus eks-wantim menginginkan agar penyelesaian masalah Golkar dilakukan melalui islah bersama (rekonsiliasi). Namun, DPP ternyata menginginkan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

"Kami tetap menghormati puutsan DPP untuk islah pengadilan. Mudah-mudahan Golkar lebih solid dan lebih signifikan di 2019. Kami tetap menghirmati pandangan DPP," papar dia.

Menurutnya, solusi islah bersama itu karena melihat pandangan para pengurus di daerah, khususnya DPD II. Pada umumnya, mereka menginginkan agar penyelesaian masalah dengan waktu yang singkat. 

Alasannya, kata dia, karena pengurus di daerah akan segera menghadapi banyak pilkada. Karenanya, jika masalah internal tidak diselesaikan dengan cepat, dikhawatirkan dapat mengganggu kesiapan kader untuk pilkada.

"Kalau tidak bersatu, akan sulit untuk melakukan proses persiapan bakal calon di tingkat dua. Karena itu mereka sangat berkepentingan proses di atas cepat selesai," ujar Akbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika