REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Jakarta meminta Pemprov DKI meningkatkan kinerja pelayanan publik ke masyarakat. Permintaan itu menyusul masuknya Jakarta dalam 50 besar kota paling tidak aman di dunia versi The Economist Intellegence Unit (EIU).
"Pemerintah harus tunjukkan bahwa hasil survei tersebut bisa dipatahkan. Ya kalau ini betul, jadikan pemiculah," kata Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Muhammad Taufik pada ROL, Kamis (29/1).
Ia mengatakan pelayanan publik DKI selama ini masih belum optimal. Salah satunya masalah transportasi, pemukiman, dan kesehatan.
Taufik menyampaikan bahwa hal terpenting dalam menilai baik atau tidaknya suatu kota, adalah melalui kemampuan kota tersebut memenuhi kebutuhan publiknya. Dengan kondisi seperti sekarang, pemerintah Jakarta harus mampu meningkatkan kinerja sebaik mungkin.
Namun sejauh ini, Jakarta masih dirasa cukup aman untuk beraktivitas dan berinvestasi. Misalnya, masyarakat masih bisa berjalan-jalan di malam hari. "Jadi pengumuman survei itu pun seharusnya dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai merugikan Jakarta sendiri," tutur Taufik.
Ia juga meminta EIU transparan dalam menjelaskan metode survei, dan indikator yang digunakan. Taufik berpandangan, sebaiknya pembuat survey berkomunikasi dulu dengan Pemprov DKI sebelum mempublikasi temuannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika