REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menyerahkan keputusan pelantikan kapolri dan masalah hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Presiden Joko Widodo.

"PKS mengikuti Koalisi Merah Putih (KMP) yang sudah membahas masalah ini dan kami menyerahkan sepenuhnya pada Presiden," kata Presiden PKS, Anis Matta, saat ditemui di sela Raker PKS di Jakarta, Jumat.

Anis mengatakan PKS mengikuti keputusan KMP untuk menentukan sikap setelah Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk melantik Komjen Polisi Budi Gunawan atau tidak.

Terkait pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Bogor,Kamis, menurut dia, hal tersebut adalah niat baik KMP untuk mendukung pemerintah selama program yang dilakukan sesuai agenda rakyat dan konstitusi.

"Kami di koalisi ingin menunjukkan niat baik bahwa walaupun kami di oposisi tapi ini didirikan bukan untuk merongrong pemerintah," ujar dia.

Ia mengatakan Prabowo telah memberitahukan hasil pertemuan tersebut pada KMP tentang sikap yang akan diambil pada keputusan presiden.

Menurut dia, dalam pertemuan Prabowo dan Presiden Jokowi tersebut tidak terdapat permintaan khusus untuk dukungan."Tidak ada, tidak ada tentang permintaan dukungan," ujar dia.

Terkait rencana untuk memperkuat KMP, ujar dia, KMP akan segera melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk mendorong membuat platform perjuangan bersama yang rencananya dimulai akhir Januari 2015.

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (29/1) sore. Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika