REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Para kepala desa (Kades) di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara melakukan mogok kerja. Mereka menuntut gaji yang belum dibayar sejak bulan Oktober lalu.
Salah seorang Kades di Pulau Kadatua, Buton Selatan, La Aube mengatakan, pembayaran gaji para kepala desa di wilayah itu tidak dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Buton, setelah Buton Selatan resmi menjadi otonom baru, pisah dari kabupaten Buton sebagai kabupaten induk 9 Oktober 2014 lalu.
"Kami para kepala desa sudah berulangkali meminta pemerintah kabupaten Buton maupun Buton Selatan agar segera membayarkan gaji kami para kepala desa, namun hingga saat ini belum mendapat respons," kata dia, Sabtu.
Oleh karena itu kata dia, sejak beberapa hari ini para kepala desa di wilayah tersebut melakukan mogok kerja dengan harapan pemerintah kabupaten Buton maupun Buton Selatan segera mencari solusi.
"Kami para kepala desa ini juga memiliki keluarga yang butuh makan dan keperluan lain. Nah, kalau gaji kami berbulan-bulan tidak dibayarkan, lalu keluarga kami bisa makan apa," kata Aube nada bertanya.
Menurut dia, kepala desa di Buton Selatan berjumlah 59 orang yang tersebar di 10 wilayah kecamatan di kabupaten tersebut.
Melalui APBD Kabupaten Buton pada setiap tahunnya kata dia, para kepala desa tersebut mendapat gaji sebesar Rp 3 juta per bulan. Sedangkan perangkat desa diberi tunjangan sebesar Rp 500 ribu per bulan.
"Kepala desa dan perangkat desa yang belum menerima gaji, bukan hanya kami dari Bunton Selatan melainkan juga para kepala desa di wilayah Buton Tengah," katanya.
Para kepala desa di Buton Tengah kata dia, Jumat (30/1) kemarin mengadukan masalah tersebut kepada pihak DPRD Sultra di Kendari.
"Kepada para kepala desa asal Buton Tengah, anggota DPRD Sultra berjanji akan memfasilitasi pembayaran gaji tersebut kepada Pemerintah Kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk, Buton," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika