Sabtu 31 Jan 2015 23:50 WIB

Pemerintah Dituding Abaikan Kelestarian Bekantan

Bekantan (Nasalis larvatus)
Foto: wildlife1.org
Bekantan (Nasalis larvatus)

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Sejumlah pecinta dan pengamat lingkungan menuding pemerintah, baik pusat maupun daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tidak acuh terhadap kelestarian bekantan.

Padahal bekantan yang nama Latinnya "nasalis larvatus" salah satu primata khas Kalsel yang ditetapkan sebagai maskot fauna, kata anggota DPRD provinsi setempat, Zulfa Asma Vira di Banjarmasin, Sabtu (31/1).

Kader Partai Demokrat yang juga pecinta lingkungan (termasuk penyayang bekantan atau kera hidung panjang) menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap satwan tergolong langka itu.

Menurut dia, pemerintah harus melakukan gerakan "save primates" guna mencegah kepunahan satwa yang juga disebut "Kera Belanda" itu.

Menurut politisi muda Partai Demokrat itu, ada beberapa penyebab yang bisa mengancam kepunahan maskot satwa Kalsel tersebut antara lain karena ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan sektor perikanan.

Dia mencontohkan ekspansi sektor perikanan yang bisa mengancam kepunahan bekantan, seperti penebangan hutan bakau atau mangrove, yang juga merupakan habitat satwa tersebut, untuk pertambakan.

Dari data yang dia miliki, ungkapnya, populasi bekantan menyusut tajam dalam satu dekade terakhir, dengan perkiraan tersisa sekitar 3.000 ekor saja tersebar pada sejumlah daerah, seperti di kawasan pesisir Sungai Barito, Sungai Nagara, Pinggiran, dan Kabupaten Tapin.

Ironisnya, menurut anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah acuh saja. "Kalau hal tersebut dibiarkan, satwa langka itu akan betul-betul punah," katanya.

Karena itu, mantan aktivis lingkungan tersebut mendesak eksekutif segera mengambil langkah konkrit mengatasi persoalan terkait membungkaran dan perluasan kawasan habitat primata.

"Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah yaitu agar mengkaji ulang pemberian izin perusahaan yang dianggap atau dinilai sebagai perusak lingkungan," ujar Zulfa.

Tudingan yang tajam terhadap ketidakpedulian pemerintah kepada satwa langka dan keadaan lingkunga Kalsel, ketika menggelar "Gerakan Save Our Primata" di depan Kampus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement