REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah serius menggarap sektor ekonomi yang lebih memihak kepada rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.

"Hanya saja yang menjadi catatan penting bagi NU adalah, bisakah kita melaksanakan politik demokrasi dengan baik jika tanpa diiringi secara substansial dengan pembangunan ekonomi yang lebih memihak pada umat," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat berpidato dalam Harlah NU Ke-89 di Jakarta, Sabtu (31/1) malam.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ketiga yang berhasil melaksanakan politik demokrasi terbesar ketiga, setelah India dan Amerika Serikat. Namun, menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik demokrasi masih terasa getir dan pahit. Demokrasi masih transaksional.

"Politik demokrasi yang berjalan di lapangan masih berkutat pada istilah NPWP, nomer piro wani piro (nomor berapa berani berapa)," kata Kiai Said Aqil di depan para tamu undangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Menristek Dikti M Nasir.

Hal itu, menurutnya, disebabkan oleh demokrasi yang masih berjalan beriringan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

"Mengutip data Badan Pusat Statistik terakhir, rasanya dada ini terasa sesak. Betapa tidak, distribusi kesejahteraan nasional jika diukur dari indeks ketimpangan, gini ratio, terus naik dari tahun ke tahun," katanya.

 Pada tahun 2004 gini ratio masih 0,33 dan melonjak menjadi 0,41 pada tahun 2011, dan terakhir menjadi 0,43.

Menurut dia, menjadi tugas utama pimpinan nasional untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan peluang dan kebijakan untuk membangun sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja, baik yang berorientasi ekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri.

Kiai Said Aqil menegaskan bahwa PBNU siap bekerja sama dengan pemerintah dan membantu setiap kebijakan yang mengarah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi.

"Kebijakan apa saja yang akan diambil oleh pemerintah selagi mengarah pada kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi akan didukung PBNU tanpa reserve," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika