REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membenarkan, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar, namun bukanlah negara Islam.

Penegasan itu disampaikan Menag dihadapan aparaturnya saat Sosialisasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan Gerakan Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, Jumat (30/1) lalu. Hadir dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Buchori.

Menurut dia, dalam konteks sejarah bangsa, keberadaan Kementerian Agama memiliki catatan yang khas dan spesifik sehingga tidak bisa disamakan dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya.

Meski mayoritas masyarakatnya beragama islam, para pendiri negeri ini sudah bersepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, seperti Irak, Pakistan, Saudi Arabia dan lainnya. Kendati begitu, Indonesia juga bukan negara yang memisahkan secara tegas relasi antara negara di satu sisi dan agama di sisi yang lain, seperti beberapa negara di Eropa dan Amerika.

“Indonesia menempatkan, nilai-nilai agama pada posis yang begitu strategis bahkan pada konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mewrnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Menag.

Nilai-nilai agama, lanjut Menag, sejak ratusan tahun yang lalu itu selalu terkait dengan aktifitas kehidupan bangsa Indonesia, terlepas apapun etnis dan agamanya, sejak dari Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Ambon, Papua, dan seterusnya.

“Semua kita sangat menjunjung nilai-nilai Agama, karena agama sesuatu yang melekat di dalam masyarakat kita, bahkan sejak sebelum kita lahir atau masih dalam kandungan ibu kita,” tutur Menag.

Ikuti Whatsapp Channel Republika