REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai wacana Gubernur Ahok memperbolehkan kendaraan pribadi masuk jalur Trans Jakarta dengan cara membayar, ngawur.
Menurut ITW, rencana tersebut adalah isyarat Ahok sedang panik. Sehingga pikirannya selalu aneh dan ngawur tidak konsisten.
ITW menilai wacana itu tidak efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Sehingga hanya dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan subtansi permasalahan kemacaten, akibat ketidakmampuan mencari solusi.
"Kita berharap warga Jakarta maklum, kalau Gubernurnya sedang panik menghadapi kemacetan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (2/2).
Menurutnya, ada tiga tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang harus dipahami Gubernur Ahok. Pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional.
Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa.
Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya dan potret modernisasi bangsa. Ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Tiga hal tersebut adalah kewajiban pemerintah yang harus diwujudkan," ujar Edison.
Dia menjelaskan, apabila sistim transportasi umum sudah terintegrasi, dapat memberikan jaminan kemudahan dan keselamatan, maka kemacetan tidak akan menjadi momok menakutkan lagi di Jakarta.
Kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum akan tumbuh, jika angkutan transportasi umum sudah baik. "Nah, apabila pelayanan Pemprov DKI sudah maksimal, tidak masalah menaikkan tarif parkir untuk menambah pemasukan kas daerah," ungkap Edison.
ITW yakin, Ahok tidak akan lagi panik dan menggulirkan wacana yang aneh apabila transportasi angkutan umum sudah menjadi pilihan masyarakat. Tentu tidak lepas dari pengelolaan yang profesional tapi berbasis pelayanan bagi masyarakat. Sebab, lalu lintas dan angkutan jalan itu adalah kewajiban negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
"Ahok lebih baik fokus pada pengadaan transportasi umum yang baik dan mempercepat penyelesaian MRT," ujar Edison.
Dirinya berharap, Ahok mengurangi wacana yang beraroma bisnis. Sebab Ahok bukan pemimpin perusahaan. Sebagai Gubernur, Ahok harus selalu mencari solusi yang terbaik, tanpa harus menambah beban biaya masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika