REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Halim menolak sistem aklamasi dalam musyawarah wilayah Sulsel.
"PPP organisasi kader. Akan menjadi penilaian publik bahwa PPP kekurangan kader kalau muswil berakhir aklamasi," ujarnya, Senin (2/2).
Nurdin mengatakan, penggalangan dukungan terhadap seluruh DPD PPP yang dilakukan oleh sekretaris DPW Sulsel, Muhammmd Aras sebagai upaya untuk mematikan potensi kader lainnya yang akan maju.
Menurut dia, PPP merupakan organisasi kader. Sehingga jika muswil berakhir aklamasi berarti pengkaderan PPP dianggap gagal karena dinamika tidak terjadi.
Koordinator lintas DPD PPP di Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan, ia sepakat jika Muswil PPP mendorong kader internal dan tidak melibatkan kader eksternal.
"Saya menyayangkan monopoli Aras di Muswil yang meminta DPD menutup ruang muswil untuk kandidat lain. Saya tidak setuju dengan cara-cara yang menutup ruang kandidat lain di muswil. Padahal partai ini memiliki banyak kader berkapasitas," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Sulawesi Selatan, Wahid Ismail mengatakan, setuju muswil dilakukan secara aklamasi. Bahkan ia tidak mempersoalkan langkah yang dilakukan Aras yang melakukan penggalangan dukungan aklamasi kepada sejumlah DPD.
"Memang belum ada petunjuk teknis dari DPP. Apakah Muswil dilakukan secara aklamasi atau melalui voting. Secara pribadi saya mendukung kalau itu aklamasi," kata Wahid di DPRD Sulawesi Selatan.
Alasannya, kalau melalui voting banyak trik-trik yang terjadi dalam Muswil tersebut. Sedangkan kalau melalui aklamasi akan mencapai kata mufakat.
"Kalau voting, biasanya banyak trik-trik yang terjadi. Mungkin ini salah satu alasannya kenapa Pak Aras galang dukungan untuk aklamasi," katanya.
Sebelumnya, pertemuan forum DPD PPP se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di salah satu hotel Makassar, menyepakati hanya mengusulkan satu nama kandidat yang akan dicalonkan ke musyawarah wilayah (muswil) menjadi ketua DPW PPP Sulawesi Selatan.
Pertemuan yang diikuti oleh 24 DPD PPP kab/kota minus Kabupaten Bantaeng tersebut mengusulkan Muhammad Aras sebagai kandidat tunggal yang selanjutnya akan diajukan ke DPW PPP Sulawesi Selatan.
"Dari pertemuan itu melahirkan kesepahaman dan menyepakati mendorong satu nama untuk muswil sebagai calon Ketua yakni Muhammad Aras. Sementara untuk calon sekretaris ada tiga nama yang kita usulkan masing-masing Rizaldi Parumpa (ketua DPD PPP pangkep) yang juga Wakil Ketua DPRD Pangkep, Imam Taufik (ketua DPD PPP jeneponto), dan Asrul Wakil Ketua DPD PPP Gowa," ucap Risman.
Adapun Ketua PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara ketika dikonformasi mengaku tidak ada masalah soal aklamasi. Sepanjang yang menginginkan adalah pemilik suara.
"Saya juga ketika terpilih dilakukan secara aklamasi. Itu tidak ada masalah," kata anggota DPR itu.
Amir melanjutkan, kemungkinan muswil yang akan digelar 20 Februari ini diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena sebelum Muswil, partai terlebih dahulu menggelar musyawarah kerja nasional yang rencananya digelar 15 Februari.
"Muswil kami undur paling lama akhir Februari. Pengunduran ini terjadi karena pak Jokowi memiliki agenda di Jogja. Sementara kami akan mengundang pak Jokowi untuk menghadiri mukernas di DPP," kata Amir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika