REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Jumlah perempuan anggota DPRD DIY Periode 2014-2019 menurun drastis dari 12 orang menjadi enam orang.
Bahkan jumlah perempuan dalam lembaga pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif masih sedikit dan belum banyak menduduki posisi strategis, karena itu kami menyusun kurikulum Pendidikan Politik bagi Perempuan,’’kata Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY BPPM DIY Sri Hartati, Selasa (3/2).
Menurut Hartati, sebenarnya sejak tahun 2009, BPPM sudah banyak melakukan pendidikan politik perempuan. Namun, belum tersusun secara formal dalam bentuk kurikulum pendidikan politik.
Dengan dibuatnya kurikulum pendidikan politik diharapkan ada acuan bagi pengajar pendidikan politik di masyarakat. Pendidikan politik ini tidak hanya diselenggarakan oleh BPPM DIY melainkan bisa dilakukan oleh organisasi perempuan dan instansi lain.
Lebih lanjut dia mengungkapkan pelaksanaan satu kurikulum ini membutuhkan waktu 3-4 hari. Pelaksanaan kurikulum akan dimulai April 2015 hingga tahun 2019. Penerapannya akan dimulai di Kabupaten Sleman, tetapi lima kabupaten/kota akan menjadi sasaran pelaksanaan materi kurikulum pendidikan politik.
Direktur Yayasan Narasita Yogyakarta Renny Anggriana Frahesty mengatakan, sasaran pendidikan politik adalah perempuan desa dan kota berusia 18-50 tahun dengan tingkat pendidikan minimal SMP, aktif dalam organisasi sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, serta memiliki minat dalam organisasi politik dan kepemimpinan.
‘’Dengan adanya kurikulum pendidikan politik ini diharapkan dapat memotivasi perempuan mau belajar lebih jauh tentang politik dan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi atau embaga politik,’’ kata dia.
Materi dalam kurikulum pendidikan politik ini, antara lain Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Hak Anak, konsep jender, gerakan perempuan, kebutuhan praktis dan strategis perempan, perempuan dan kepemimpinan.
Ada pula pembahasan tentang politik di Indonesia, mengenal partai politik di Indonesia, pemilu dan strategi perempuan, isu-isu politik kekinian di Indonesia, UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, hingga pemenuhan kebutuhan kelompok rentan-marjinal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika