REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kalyanamitra, Listyowati mengatakan, belum ada upaya yang signifikan dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kematian ibu. Menurutnya, meski bukan isu baru, namun pemerintah tak kunjung serius dalam menangani permasalahan tersebut.
"Indonesia menempati ranking yang buruk di Asia Tenggara. Saat ini angka kematian ibu sejumlah 359 per 100.000 kelahiran, ini angka yang besar," kata Listyowati dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).
Listyowati mengatakan, dalam satu hari, ada dua hingga tiga perempuan yang meninggal. Angka-angka tersebut, lanjutnya, menunjukkan kondisi darurat yang harus segera diatasi.
"Untuk isu penurunan angka kematian ibu, kami beri raport merah. Tidak ada tindakan sama sekali dalam tiga bulan atau seratus hari yang dilakukan," ujarnya.
Ia menilai dalam seratus hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK, belum ada upaya pencegahan yang dilakukan. Listyowati pun mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan permasalah tersebut dengan serius karena berkaitan dengan proses regenerasi bangsa.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan, kata Listyowati, misalnya mendukung judicial review mengenai Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia pernikahan bagi perempuan. Menurutnya, pernikahan usia dini merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kematian ibu saat melahirkan.
Selain itu, Listyowati juga menyoroti masalah fasilitas kesehatan di Indonesia.
"Ketersediaan ambulance bidan di pelosok desa, biaya kesehatan. Kartu Indonesia Sehat mulai ada progres, tapi belum menjawab. Kami berharap pemerintah mendukung kami dengan membuat program-program khusus bagi perlindungan kesehatan dan reproduksi perempuan," ujarnya.