REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan memutuskan pembangunan Pelabuhan Cilamaya-Karawang pengelolaannya diserahkan ke swasta. Jadi, pemerintah tak akan menggarkan dana untuk membangun pelabuhan itu.
"Saya kemarin bertemu dengan Menhub, pelabuhan Cilamaya akan diserahkan ke swasta. Pemda tak menganggarkan ke Cilamaya jadinya,’’ ujar Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar kepada wartawan, Rabu ( 4/2).
Menurut Deddy, Pelabuhan Cilamaya tersebut, dibutuhkan untuk transportasi arus barang di daerah industri Karawang dan Bekasi. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya ini, sangat di dukung oleh Pemprov Jabar. Asal, jangan merubah tata ruangnya. Kabupaten Karawang, jangan sampai berubah fungsi.
‘’Sekaligus menghitung kembali bagaimana kerugian yang terjadi jika pipa-pipa yang dipindahkan diambil alih perusahaan,’’ katanya.
Semuanya, kata dia, urusan perusahaan Japan International Cooperation Agency (JICA) atau perusahaan lain yang mau. Siapa pun,. yang lebih baik secara konsep. Yang terpenting, pemerintah tidak akan menganggarkan dana untuk Cilamaya. Prinsipnya,Pelabuhan Cilamaya tersebut dibutuhkan di Jabar untuk arus barang yang sangat besar.
‘’Alternatif lokasi lain, juga bisa di Subang, saat bertemu dengan Kedubes Jepang salah satunya yang dibahas tentang pelabuhan,’’ katanya.
Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya tidak bisa dibebankan kepada negara. Selain itu, sebagian penggunaannya diperuntukkan bagi komersial. Karenanya, Deddy menilai, menyerahkan pengelolaan kepada pihak swasta dinilai lebih efisien.
"Cilamaya itu tidak bisa dibebankan pada negara, karena sebagian besar untuk komersial," kata Deddy.
Deddy mengatakan, pada Selasa (3/2) sore, Ia telah menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Transportasi yang Dibiayai APBN. Dalam pertemuan tersebut, dibahas megenai keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya ini. Namun, Pemprov Jabar akan fokus pada pembangunan Bandara Internasional Kertajati terlebih dahulu.
"Pemprov akan fokus ke pembangunan Bandara. Kami tidak mampu menjalankan proyek Cilamaya, karena Bandara diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 8 triliun," katanya.