REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pertemuan dengan para petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membahas soal kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri.
"Ya saya enggak perlu tutp-tutupi ya masalah KPK-Polri," kata Jokowi di Jakarta, Rabu, di sela Rapat Koordinasi Nasional BNN (4/2).
Pertemuan yang dilangsungkan pada Selasa (3/2) itu diikuti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PKPI Sutiyoso, dan Ketum PPP Romahurmuziy.
Sedangkan Ketum NasDem Surya Paloh tidak bisa hadir dan diwakili oleh Sekjen NasDem Patrice Rio Capella.
Pada pertemuan itu para petinggi KIH memberikan saran-saran kepada Jokowi di antaranya tentang rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri.
KIH meminta Presiden Jokowi agar tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan mengambil keputusan setelah proses praperadilan Komjen Budi Gunawan selesai.
Merespon hal itu, Jokowi mengakui bahwa proses hukum dan politik sama pentingnya sehingga keduanya harus berjalan beriringan. "Dua-duanya, semuanya harus beriringan," katanya.
Karena itu, Jokowi menegaskan akan merampungkan penyelesaian kasus itu pekan depan sekembalinya dari kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara ASEAN pada 5-9 Februari 2015.
"Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu. Tidak lama tapi memang ada yang harus saya rampungkan dulu," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
