REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan berharap program modernisasi Kopaja jangan sampai merugikan pengusaha. Pemerintah menurutnya wajib memberi subsidi pada operator yang akan melaksanakan program tersebut.
"Ya ini kan untuk kepentingan orang banyak. Wajar kalau pemerintah mengintervensi. Asalkan beri subsidi pada operatornya," tutur Edison, Kamis (4/2).
Menurutnya pemerintah wajib memfasilitasi masyarakat mendapatkan sarana angkutan umum baik. Ketentuan baik itu adalah aman, dapat terjangkau, tertib, lancar, dan memenuhi standar keselamatan.
Ia memandang bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang bagus dari pemerintah. Sebab masyarakat harus menerima kemudahan dari kewajiban mereka membayar pajak.
Namun di sisi lain, Pemprov DKI juga mesti menjamin kesejahteraan supir dan kenek kopaja. Keputusan untuk menggaji petugas kopaja secara teratur harus diapresiasi.
Edison berharap, ke depannya pemerintah mampu menciptakan lingkungan transportasi yang bagus. "Semoga nanti angkutan-angkutan seperti mikrolet pun ikut direvitalisasi," katanya.
Ia menginginkan agar pemerintah fokus dan serius mengelola angkutan umum, jangan hanya berpikir masalah bisnis. Karena untung rugi usaha transportasi terletak pada pelayanannya yang baik.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit mengatakan akan segera melakukan uji coba modernisasi kopaja. Menurutnya perubahan yang akan dilakukan adalah mengganti sistem setoran dengan Rp/Km. "Kami berharap bisa dilaksanakam secepatnya. Tapi sepertinya uji coba ini akan dilakukan selama tiga bulan," tutur Benjamin, Rabu (4/2).
Ia mengatakan, dengan sistem bayaran per kilo meter, kenek dan supir akan digaji secara teratur. Rencananya pelaksanaan program sekaligus uji coba ini akan diserahkan pada PT Trans Jakarta. "Kami hanya menyediakan fasilitas," ujar Benjamin. Ada dua rute yang akan diuji coba, yaitu Tanah Abang dan Manggarai. Benjamin menambahkan nanti pembayaran ongkos akan dilakukan menggunakan e-ticketing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika