REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan KPK belum bisa membentuk Komite Etik terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Samad, disebut Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah melanggar etika dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai pada musim Pilpres lalu.
"Pembentukan Komite Etik belum dilakukan, kami tak bisa lakukan itu apabila tak didukung oleh data valid. Kami kan nggak tahu apakah data Hasto valid atau tidak," kata Johan di Gedung KPK, Kamis (5/2).
Johan mengatakan, sejak awal, pihaknya selalu menyampaikan jika ada bukti yang kuat terkait pelanggaran etika, maka sebagai lembaga, KPK akan melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk membentuk Komite Etik.
Namun, hingga hari ini, KPK belum menerima informasi dan data yang dituduhkan kepada pimpinan KPK, termasuk pada Abraham Samad yang disampaikan Hasto di depan Komisi III.
"Publik harus diberi gambaran yang proporsional. Nggak bisa sembarangan tuduh dan membentuk Komite Etik," ujarnya.
Meski begitu, Johan menegaskan, pihak internal KPK telah melakukan langkah-langkah terkait tuduhan tersebut.
"Berkali kami sampaikan, dengan dukungan bukti yang sangat valid, sampaikan itu kepada KPK. Pengawas internal sudah melakukan pengumpulan bukti itu," kata Johan.
Ia pun kembali menegaskan, KPK tidak akan pandang bulu dalam menyikapi penyimpangan yang dilakukan personilnya.
"Sejak awal kami sampaikan berkali-kali bahwa KPK zero toleransi terhadap perilaku menyimpang, baik itu pidana maupun etika, kesalahan yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan KPK, tapi tentu tak bisa kalau hanya sekedar pernyataan-pernyataan," kata Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika