REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso adalah dalang penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto sehingga ia tidak menyetujui jika dia dipilih menjadi calon Kapolri.
"Saya tidak setuju kalau Budi Waseso dipilih menjadi calon Kapolri karena dia yang memerintahkan penangkapan Bambang Widjojanto," kata Refly Harun di Jakarta, Kamis (5/2).
Menurutnya, Budi Waseso adalah orang yang bertanggung jawab dalam penangkapan Bambang Widjojanto yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Plt Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti.
Selain itu, Refly Harun berpendapat munculnya nama Budi Waseso sebagai calon Kapolri sarat dengan kepentingan politik.
Ia meminta Presiden memilih calon Kapolri yang bersih, jujur dan berintegritas untuk menyelesaikan masalah yang sedang menjerat Polri.
"Kapolri nanti memiliki tugas mnyelesaikan masalah internal Polri karena kini sudah muncul pengelompokan. Ia juga harus merestorasi hubungan dengan KPK," kata Refly Harun.
Senada dengan Refly Harun, Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak juga tidak menyetujui diajukannya Budi Waseso sebagai calon Kapolri karena telah melakukan kriminalisasi pada pada Bambang Widojanto.
"Kalau Budi Gunawan diganti dengan Budi Waseso 11-12, sama saja. Jelas dia yang melakukan kriminalisasi pada Bambang Widjojanto," kata Dahnil.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mengajukan lima nama calon baru Kapolri kepada Presiden Joko Widodo di tengah beredarnya kabar pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Lima nama calon Kapolri yang disampaikan pada Presiden pekan lalu antara lain Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso pun mengisyaratkan siap menjabat sebagai Kapolri jika dirinya terpilih. "Apapun kalau sudah diberi tugas, itu amanah. Seluruh prajurit harus siap, termasuk saya," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika