REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Institute mengeluarkan hasil media monitoring terhadap pemberitaan 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. Dua isu (tema) yang paling mendapat pemberitaan dengan nada negatif atau kritis adalah terkait kenaikan harga BBM dan polemik pemilihan Kapolri.
"Pada pemberitaan yang bernada negatif atau kritis, surat kabar banyak menyoroti isu kenaikan harga BBM. Isu kenaikan harga BBM mendapatkan nada negatif sebesar 30 persen. Diikuti dengan pemberitaan mengenai pemilihan Kapolri yang mendapatkan 19 persen nada negatif," ujar peneliti bidang politik The Indonesia Institute, Arfianto Purbolaksono, Kamis (5/2).
Arfianto melanjutkan ada hal yang menarik untuk disimak dalam isu pemilihan Kapolri. Bahwa dalam rangking pemberitaan pemilihan Kapolri terdapat nada positif sebesar 10 persen. Nada pemberitaan positif pada isu ini, ditujukan atas pemberitaan surat kabar yang cenderung mendukung KPK dalam mengusut rekening gendut dari Calon Kapolri Budi Gunawan.
"Namun secara keseluruhan jika melihat isu pemberitaan tentang pemilihan Kapolri surat kabar lebih banyak memberikaan nada pemberitaan yang negatif. Nada pemberitaan negatif pada isu ini, ditujukan pada Presiden Jokowi yang dianggap terlalu diintervensi kepentingan koalisi Parpol pengusung dalam menentukan calon kapolri," katanya.
Begitu juga jika kita melihat isu mengenai pemilihan Jaksa Agung, dimana penilaian surat kabar yang bernada negatif sebesar 7 persen, ditujukan dengan tidak lepasnya Presiden Jokowi dalam pengaruh partai Koalisi pengusungnya.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil media monitoring, secara umum nada pemberitaan selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK, pemberitaan bernada positif sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang negatif.
"Nada positif headline surat kabar sebesar 60 persen dibandingkan negatif yang sekitar 40 persen. Ini menggambarkan bahwa diawal terpilihnya Jokowi sebagai presiden memunculkan harapan tinggi dari masyarakat. Akan tetapi, setelah pelantikan kabinet, lambat laun harapan tersebut mengalami penurunan di 100 hari masa kerjanya ini," jelasnya.
Arfianto menjelaskan media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK yang dilakukan oleh The Indonesian Institute bertujuan pertama, untuk mengukur kecenderungan nada pemberitaan (tone) selama seratus hari pemerintahan Jokowi-JK.
Kedua, memetakan dan menganalisis isu-isu yang diangkat oleh media massa selama seratus hari pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga, mengukur frekuensi pemberitaan terhadap Menteri-Menteri selama seratus hari pemerintahan Jokowi-JK.
Penentuan sample pada media monitoring dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan terhadap Headline pemberitaan surat kabar nasional.
Media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan terhadap pemberitaan surat kabar nasional, yakni Republika, Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo dan Koran Sindo. Proses pengumpulan data dilakukan dari bulan November, Desember 2014 dan Januari 2015. Sedangka analisis data dilakukan pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika