REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia disebut akan menggandeng pabrikan otomotif pelat merah asal Malaysia, Proton untuk membangun mobil nasional.
Indikatornya, penandatangan nota kesepahaman antara Proton dengan perusahaan otomotif asal Indonesia PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) di Shah Alam, Jumat (6/2).
Namun, Menteri Perindustrian Saleh Husin membantah kalau kerja sama itu disebut sebagai upaya untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional Indonesia.
"Itu tidak ada. Itu MoU murni bussiness to bussiness. Dalam rangka membuat visibility study untuk enam bulan ke depan," katanya kepada ROL, Sabtu (7/1).
Bahkan, kata dia, kerja sama itu sama sekali tidak menggunakan pendanaan negara. Baik itu APBN maupun anggaran dari BUMN.
"Tidak ada itu. Lagian buat apa mobil nasional, kan nanti Desember semua merek sudah bebas masuk. Apalagi WTO juga sudah bilang tidak boleh itu ada mobil nasional," tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ikut andil di dalam kerja sama dengan perusahaan Malaysia tersebut. Meskipun pada saat penandatanganan MoU, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir.
"Buktinya, saya kan tidak ikut ke sana. Jadi tidak mungkin," tegas dia.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk membangun mobil nasional. Sebagai buktinya, ia meminta masyarakat untuk melihat anggaran kementerian perindustrian.
"Belum pernah ada pemikiran mobnas hingga saat ini, lihat saja angaran perindustrian. Belum ada pemikiran," paparnya.
Namun, Saleh mengaku tidak tahu mengenai pihak swasta yang menjalin kerja sama itu. "Soal Hendropriyono saya tidak tahu. Saya juga baru tahu dari media," ujarnya.
Seperti dilaporkan Bernama, nota kesepahaman atau MoU tersebut ditandatangani CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah dan CEO PT ACL Abdullah Mahmud Hendropriyno (mantan kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia).
Penandatangan itu disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, dan Komisaris Proton Tun Dr Mahathir Mohamad. Hadir juga, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika