REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum menemui titik islah. Keduanya mengklaim upaya islah terus dilakukan. Namun, kenyataannya islah masih menemui kendala.
Wasekjen PPP hasil muktamar Surabaya, Arsul Sani menilai ada beberapa kendala yang menyebabkan islah dua kubu macet. Persoalan terbesar yaitu saling klaim soal kantor dan insiden pengambilalihan paksa kantor DPW PPP di Surabaya.
"Di satu sisi ingin islah. Tapi di sisi lain kantor DPP PPP dikuasai satu pihak," kata Arsul kepada Republika, Sabtu (6/2) petang.
Arsul menambahkan, insiden pengambilalihan paksa kantor DPW PPP oleh massa Djan Faridz juga mencoreng niat untuk islah dua kubu. Apalagi kepengurusan Romahurmuziy yang dipilih sebagai ketua umum PPP yang baru sudah memegang legalitas dari pemerintah.
"Terlepas legalitasnya dipersengketakan dan menunda pelaksanaan, bukan keberlakuan," tegas Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika