REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Ahman Sya meyakini tak ada unsur korupsi dalam skandal Berlinale. Sebab, menurutnya, tak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.
"Wong anggarannya belum dieksekusi, lelang juga belum. Tidak ada sepeser pun kerugian negara," ujar Ahman ketika dihubungi Republika, Ahad (8/2).
Menurut dia, mantan Direktur Pengembangan Industri Perfilman Kementerian Pariwisata Armein Firmansyah juga telah menyatakan akan mengganti sepenuhnya uang yang sudah terlanjur dikeluarkan pihak ketiga. Armein akan mengganti rugi dengan dana pribadinya.
Setelah skandal Berlinale ini, menurut Ahman, Menteri Pariwisata Arief Yahya juga telah menginstruksikan agar dibentuk tim kurator yang di dalamnya terdapat stakeholder terkait. Mereka bertugas melakukan seleksi dan menentukan siapa saja yang akan mewakili Indonesia dalam festival-festival internasional sejenis.
"Intinya ke depan akan lebih berhati-hati," ucap Ahman.
Seperti diketahui, sejumlah sineas film Indonesia kemarin melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Perfilman karena menganggap delegasi yang akan diberangkatkan pemerintah ke Berlin Film Festival alias Berlinale tidak kredibel. Sutradara Joko Anwar mengatakan, nama-nama delegasi Indonesia ke Berlinale adalah 'abal-abal'.
Sebab, nama-nama mereka tak pernah dikenal baik di layar lebar maupun layar kaca. Sementara, dalam surat dinas disebutkan bahwa mereka adalah aktor, sutradara, atau pengamat film. Kementerian Pariwisata pun akhirnya membatalkan keberangkatan mereka.
Belakangan, diketahui bahwa Direktur Pengembangan Industri Perfilman Kementerian Pariwisata Armein Firmansyah telah menyalahi prosedur. Ia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga demi memberangkatkan para delegasi ke Berlin. Sebab, pemerintah tak bisa mencairkan dana bagi kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur seperti Kemenpar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika