REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat berharap Presiden Joko Widodo mengutamakan "mujahid" atau sosok yang berani berjihad melawan korupsi untuk mengisi berbagai jabatan strategis pemerintahan.

"Menghadapi situasi sekarang, pengisian berbagai jabatan strategis harus diutamakan bagi orang-orang yang berani jihad melawan korupsi," kata Komarudin, di sela Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI, Selasa (10/2).

Presiden, menurut dia, harus tampil sebagai panglima tertinggi dalam memerangi korupsi, termasuk dalam konteks penentuan jabatan Kapolri saat ini.

"Presiden Joko Widodo harus menjadi panglima perang tertinggi dalam melawan korupsi," kata Komaruddin yang juga mantan anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau Tim 8 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Komaruddin idealisme para pejabat negara selama ini telah jauh mengalami pergeseran jika dibandingkan masa awal perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa perjuangan, lanjut dia, Republik Indonesia diisi oleh orang yang memiliki kompetensi serta integritas kuat, termasuk dalam memerangi korupsi.

"Pada perjuangan dulu mereka (pejabat) berani dipenjara dulu baru setelah bebas mereka mengatur rakyat. Tapi kalau sekarang sebaliknya, mereka menjabat dulu lalu dipenjara," kata dia.

Pergeseran itu, menurut Komaruddin, disebabkan munculnya pola hidup yang konsumtif sejak zaman Orde Baru, yang menuntut para pejabat memeroleh pendapatan lebih dengan berbagai cara.

"Pola hidup serta lingkungan yang konsumtif sangat membebani mental pejabat untuk memeroleh penghasilan lebih dengan korupsi," ujar dia.