REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Universitas Maranatha Bandung Evo S Hariandja mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki industri otomotif yang mandiri. Diharap negeri ini bukan hanya sekadar menjadi pasar potensial bagi industri asing.

"Sudah 40 tahun lebih industri otomotif asing bercokol di Indonesia, tetapi Indonesia tetap tidak berdaya untuk membangun industri otomotif yang mandiri. Selama ini pemerintah terus 'dikadali' oleh prinsipal otomotif asing," kata Evo S Hariandja dihubungi dari Jakarta, Selasa (10/2).

Karena itu, Evo mengatakan pemerintah harus bisa mengajak industri dalam negeri untuk membangun industri otomotif yang bervisikan kemandirian Indonesia. Pemerintah bisa menyokong hal itu, misalnya dengan kemudahan pajak dan lain-lain.

"Kalau kemudian para prinsipal asing itu menolak, Presiden harus berani menjawab, 'Ini negara saya, industri otomotif dalam negeri harus maju'," tuturnya.

Evo menilai Indonesia selama 40 tahun lebih telah di-ninabobo-kan oleh industri otomotif asing dan para prinsipalnya. Bukannya memandirikan Indonesia untuk membangun industri otomotif, tetapi hanya menjadi pasar potensial bagi industri asing.

Evo mengatakan pemerintah melakukan kesalahan besar bila benar-benar menggandeng produsen otomotif Proton dari Malaysia untuk program mobil nasional. "Kalau kabar tersebut benar, itu salah besar. Mengapa justru berkiblat pada Proton? Malaysia tidak bisa menjadi basis industri otomotif," katanya.

Evo mengatakan Malaysia bekerja sama dengan Mitsubishi Jepang dalam mengembangkan industri otomotif Proton sehingga secara kualitas memang cukup bagus dan andal.

Namun, Evo khawatir bila pemerintah menggandeng Proton, maka Indonesia hanya akan lagi-lagi menjadi pangsa pasar potensial saja bagi industri otomotif asal negeri jiran itu. "Sangat aneh mengapa malah menggandeng negeri yang belum berpengalaman menjadi basis otomotif. Jam terbang Proton masih dipertanyakan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika