REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak serius dalam memperbaiki saluran drainase yang ada di wilayah Jakarta. Padahal perbaikan saluran merupakan masalah utama yang harus diselesaikan pemprov untuk mencegah terjadinya banjir.
“Kalau kita ingat di awal pemerintahan Gubernur Jokowi, dia mengecek saluran air di depan Sarinah, namun sampai saat ini setelah dua tahun, tidak ada perbaikan,” ujar Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga dihubungi ROL, Selasa (10/2).
Menurutnya, secara ideal saluran drainase dapat diperbesar, misalnya dari 50 sentimeter menjadi satu setengah meter. Kemudian saluran yang berukuran satu setengah meter dapat diperbesar menjadi tiga meter.
“Semakin besar kapasitas, semakin banyak keuntungannya,” kata dia.
Ia menjelaskan, keuntungan drainase yang diperbesar di antaranya kapasitas air yang dialirkan akan lebih besar. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbaiki jaringan kabel dan pipa menjadi lebih rapi.
“Kalau tiga meter, sebelah kirinya untuk pipa, sebelah kanannya untuk kabel, ditengahnya saluran air,” jelas Nirwono.