REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik hingga 19 persen. Caranya dengan membangun dan memperbaiki manajemen di pelabuhan-pelabuhan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, selama ini biaya logistik Indonesia sangat mahal, yakni mencapai 20 persen dari GDP. Hal itu dinilai sebagai salah satu faktor penghambat perekonomian.

"Kalau biaya logistik bisa dikurangi dari 24 persen menjadi 19 persen, itu terjadi penghematan sekian ratus triliun bagi industri. Mereka akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/2).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk meningkatkan efisiensi di pelabuhan yang saat ini utilisasinya masih rendah. Dalam waktu dekat, kata Sofyan, ia akan mengumpulkan menteri-menteri terkait untuk membahas masalah tersebut.

"Mudah-mudahan dalam tempo dua bulan ke depan semua yang menghambat birokrasi bisa dibereskan," ucap dia.

Menurut Sofyan, biaya logistik Indonesia sangat mahal karena tidak adanya kepastian waktu. Akibatnya, pelaku impor mau tak mau harus menyimpan barangnya di pelabuhan. Sementara, biaya untuk inventory itu juga sangat mahal. "Di Indonesia inventory itu bisa 30 hari, 40 hari. Padahal kalau di Malaysia, Singapura cukup satu sampai dua minggu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika