REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan Indonesia Antikorupsi mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendesak agar bertindak dan memberantas korupsi serta mengecam adanya "pelumpuhan" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Korupsi tidak saja membunuh hak generasi masa depan untuk kehidupan yang lebih baik tetapi sekaligus menjadikan kita sebagai bangsa yang menerima?perilaku korupsi sebagai kewajaran," kata Juru Bicara Perempuan Indonesia Antikorupsi Ririn Sefsani melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa Malam.

Ririn mengatakan gurita elit politik telah mencengkeram Indonesia menjadi salah satu negara terkorup dengan melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi. Menyikapi situasi genting korupsi dan upaya pelumpuhan terhadap institusi penegak hukum, maka Perempuan Indonesia Antikorupsi menyuarakan Sembilan Gebrakan CUKUP.

Sembilan gebrakan itu adalah CUKUP KPK dilemahkan, CUKUP pembusukan institusi hukum, CUKUP koruptor kebal hukum, CUKUP angkat pejabat korup, CUKUP kongkalikong dan transaksi politik kotor, CUKUP."rekening gendut", CUKUP?foya-foya dengan uang rakyat, CUKUP wariskan budaya korupsi serta CUKUP?pembiaran perampasan sumber daya alam.

"Kepada Jokowi, Presiden Indonesia, kami semua yang telah memilihmu dan menjadikanmu pemimpin negeri. Kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi. Sekarang," kata Ririn.

Direktur Komunikasi Change.org Indonesia Desmarita Murni mengatakan Sembilan Gebrakan Perempuan Indonesia Antikorupsi telah menjadi petisi di Change.org. "Dalam waktu kurang dari 24 jam dukungan masyarakat sudah mencapai lebih dari 5.000 tanda tangan dan masih akan terus bertambah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika